Program Sekolah Gratis Banten Dievaluasi kembali menjadi perhatian setelah enam sekolah swasta dilaporkan memilih mundur dari Program Sekolah Gratis atau PSG Pemerintah Provinsi Banten. Anggota Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk melihat kembali desain dan pelaksanaan program, terutama menyangkut formula pembiayaan, kebutuhan operasional sekolah, serta mekanisme penerimaan dan distribusi siswa. Pernyataan itu disampaikan pada Minggu, 23 Agustus 2026, dan diberitakan pada Senin, 24 Agustus.
Evaluasi bukan berarti program dinilai gagal secara keseluruhan. Pemprov Banten sendiri sejak awal menyatakan PSG akan terus dievaluasi agar semakin tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak hanya memberikan akses pendidikan gratis tetapi juga mutu yang baik. evaluasi Program Sekolah Gratis Banten 2026 kini menjadi semakin relevan karena pengalaman satu tahun pertama mulai memperlihatkan persoalan berbeda di masing-masing sekolah, mulai dari sarana prasarana, biaya operasional, hingga jumlah murid.
Sekolah Gratis Banten Dievaluasi Setelah Enam Sekolah Mundur
DPRD Banten meminta Pemprov tidak melihat keputusan enam sekolah swasta mundur hanya sebagai persoalan administratif. Yeremia Mendrofa menyebut fenomena tersebut perlu dikaji lebih dalam karena bisa menunjukkan adanya bagian dari skema program yang belum sesuai dengan kondisi sekolah di lapangan.
Menurutnya, prinsip program tetap baik karena memberikan masyarakat akses terhadap pendidikan sekaligus mengurangi beban biaya. Namun, sekolah yang menjalankan program juga harus mampu mempertahankan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan operasional secara sehat.
Ia merangkum prinsip yang perlu dijaga menjadi tiga hal: gratis untuk masyarakat, sehat bagi sekolah, dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah.
Formula Pembiayaan Jadi Salah Satu Sorotan
Salah satu aspek yang diminta untuk dievaluasi adalah formula pembiayaan sekolah. Kebutuhan setiap SMA, SMK, maupun sekolah khusus swasta tidak selalu sama karena jumlah murid, kondisi fasilitas, jumlah tenaga pendidik, hingga biaya operasional berbeda.
Yeremia menilai skema pembiayaan tidak dapat sepenuhnya menggunakan pendekatan seragam apabila kondisi sekolah sangat beragam. Ada sekolah yang membutuhkan biaya lebih besar untuk gaji guru dan tenaga kependidikan, listrik, pemeliharaan sarana, serta kegiatan pembelajaran.
biaya operasional sekolah swasta penerima PSG menjadi penting karena keberhasilan program tidak hanya diukur dari hilangnya pungutan terhadap siswa. Sekolah tetap perlu memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan kegiatan belajar secara layak.
Ada Sekolah yang Merasa Biaya Operasional Belum Tertutup
DPRD juga meminta pemerintah mendengarkan sekolah yang menilai biaya operasionalnya belum tertutup oleh skema program.
Menurut Yeremia, kondisi tersebut tidak bisa langsung dianggap sebagai ketidakmampuan sekolah mengelola anggaran. Pemerintah perlu mengetahui secara rinci struktur biaya masing-masing satuan pendidikan sebelum mengambil kesimpulan.
Sekolah swasta umumnya mempunyai struktur pembiayaan yang beragam. Sebagian bergantung besar pada pembayaran siswa, sedangkan sebagian lainnya didukung yayasan atau sumber pendapatan lain.
Ketika sekolah masuk dalam program gratis, struktur tersebut berubah dan perlu disesuaikan dengan mekanisme pembiayaan dari pemerintah.
Distribusi Murid Juga Perlu Dievaluasi
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah distribusi siswa. DPRD meminta Pemprov melihat mengapa ada sekolah peserta program yang tidak mendapatkan jumlah murid sebagaimana diharapkan.
Program gratis seharusnya meningkatkan akses sekaligus menjadi alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun, apabila distribusi peserta didik tidak merata, sebagian sekolah dapat mengalami kekurangan siswa sementara sekolah lainnya justru menerima pendaftar dalam jumlah sangat besar.
Situasi tersebut dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan sekolah swasta.
Di Beberapa Sekolah Justru Jumlah Murid Naik
Menariknya, dampak program tidak sama di semua tempat. Di SMA PGRI 56 Ciputat, jumlah siswa kelas X dilaporkan meningkat dari sekitar 60 menjadi 90 setelah sekolah mengikuti program gratis.
Di SMK PGRI Pandeglang, jumlah penerimaan siswa baru juga meningkat signifikan. Sebelum program berjalan, sekolah menerima sekitar 100 siswa baru. Setelah PSG diterapkan, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 180 siswa dalam lima rombongan belajar.
Data tersebut menunjukkan program dapat membantu meningkatkan daya tarik sekolah swasta, tetapi hasilnya sangat tergantung pada lokasi, reputasi sekolah, kapasitas ruang, dan distribusi calon siswa.
Fasilitas Sekolah Gratis Pernah Disorot Ombudsman
Permasalahan fasilitas sebenarnya sudah muncul dalam evaluasi sebelumnya. Ombudsman Banten pada Januari 2026 menyampaikan hasil pemantauan terhadap sekolah peserta PSG.
Ombudsman mengunjungi langsung 13 sekolah dan melakukan survei terhadap 78 sekolah. Dari hasil penelitian tersebut, sekitar 75 persen sekolah yang diperiksa disebut belum memiliki sarana dan prasarana lengkap.
Temuan ini menunjukkan bahwa program pendidikan gratis juga harus disertai perhatian terhadap kualitas fasilitas. Menghilangkan biaya sekolah belum cukup apabila ruang kelas, laboratorium, toilet, peralatan praktik, atau fasilitas pendukung belum memadai.
Pemprov Dorong Revitalisasi Sekolah Swasta
Menanggapi persoalan fasilitas, Gubernur Banten Andra Soni sebelumnya menyampaikan bahwa sekolah swasta dapat memanfaatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat.
Program revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menjangkau sekolah negeri maupun swasta sehingga diharapkan membantu memperbaiki sarana yang belum layak.
Pendekatan tersebut penting karena kebutuhan fasilitas sekolah dapat membutuhkan anggaran besar yang tidak selalu dapat dipenuhi hanya dari skema operasional PSG.
Pemprov Sejak Awal Menyebut Program Akan Dievaluasi
Evaluasi bukan kebijakan baru yang muncul setelah enam sekolah mengundurkan diri. Pada peringatan Hari Pendidikan Nasional Mei 2026, Andra Soni sudah menyatakan bahwa pelaksanaan tahun kedua akan berbasis evaluasi.
Program pertama kali dijalankan pada 2025. Pada 2026, Pemprov ingin memastikan mekanisme yang digunakan semakin efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, persoalan enam sekolah mundur dapat menjadi tambahan data bagi evaluasi yang memang sudah direncanakan.
Tujuan Program Bukan Sekadar Gratis
Sekolah Gratis Banten Dievaluasi juga berkaitan dengan kualitas pendidikan. Andra Soni saat meninjau SMK Jaya Buana di Kabupaten Tangerang pada Juli 2026 menegaskan bahwa program tidak boleh berhenti pada label gratis.
Menurutnya, sekolah yang menjadi mitra tetap harus memberikan pendidikan berkualitas.
Pesan tersebut penting karena masyarakat bukan hanya membutuhkan penghapusan biaya, tetapi juga lingkungan belajar yang aman, guru berkualitas, sarana memadai, dan proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kompetensi siswa.
Program Ditujukan untuk SMA SMK dan SKh Swasta
Program Sekolah Gratis Banten terutama menyasar jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Khusus swasta. Pemerintah mengembangkan program karena kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh calon siswa.
Pada proses penerimaan murid 2026/2027, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten mencatat jumlah pendaftar sudah menembus lebih dari 100 ribu peserta. Sementara kapasitas SMA negeri sekitar 48.003 siswa dan SMK negeri sekitar 34.699 siswa, atau total sekitar 82.703 kursi dari 272 sekolah negeri.
Kesenjangan tersebut menjadi salah satu alasan sekolah swasta mempunyai peran penting dalam penyediaan akses pendidikan.
Sekolah Swasta Jadi Bagian Penting Sistem Pendidikan Banten
keberlanjutan sekolah swasta dalam Program Sekolah Gratis tidak dapat dipisahkan dari kapasitas pendidikan provinsi secara keseluruhan.
Jika semua masyarakat hanya mengejar sekolah negeri, pemerintah harus membangun banyak sekolah baru, membeli lahan, merekrut tenaga pendidik, dan menyediakan fasilitas tambahan. Proses tersebut membutuhkan waktu serta biaya besar.
Andra Soni sebelumnya mengatakan anak-anak tidak seharusnya menunggu sampai sekolah baru selesai dibangun. Karena itu, kerja sama dengan sekolah swasta digunakan sebagai salah satu solusi memperluas akses secara lebih cepat.
Enam Sekolah Mundur Jadi Alarm bagi Pemprov
Keputusan enam sekolah untuk keluar dari program memperlihatkan bahwa model kerja sama tetap membutuhkan penyesuaian.
Pemerintah perlu mengetahui penyebab setiap sekolah secara individual. Bisa jadi persoalan satu sekolah adalah biaya operasional, sedangkan sekolah lain mengalami kekurangan siswa atau mempunyai persoalan fasilitas.
Karena itu, evaluasi menyeluruh lebih berguna dibandingkan menggunakan satu penyebab untuk menjelaskan seluruh kasus.
DPRD meminta Pemprov menjadikan enam sekolah tersebut sebagai sumber informasi langsung dalam penyempurnaan program.
Regulasi Memang Mewajibkan Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi PSG sebenarnya sudah mempunyai dasar dalam regulasi pelaksanaannya. Aturan Program Sekolah Gratis Banten mencantumkan bahwa Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi paling sedikit dua kali dalam satu tahun anggaran.
Monitoring dapat dilakukan dengan metode sampling maupun populasi, kemudian hasilnya dilaporkan kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
Aturan tersebut juga mengatur pembinaan serta pengawasan yang dapat melibatkan perangkat daerah, kantor cabang dinas, pendamping satuan pendidikan, dewan pendidikan, komite sekolah, dan unsur masyarakat.
Apa yang Perlu Dievaluasi?
Dari berbagai temuan dan pernyataan terbaru, setidaknya terdapat beberapa komponen yang perlu menjadi perhatian pemerintah:
- Formula bantuan berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah.
- Kemampuan pembiayaan untuk gaji dan tenaga kependidikan.
- Biaya listrik, pemeliharaan, dan kegiatan belajar.
- Mekanisme distribusi siswa agar tidak terjadi ketimpangan ekstrem.
- Kondisi sarana dan prasarana sekolah.
- Kualitas pembelajaran setelah sekolah mengikuti program.
- Ketepatan dan kelancaran mekanisme pencairan.
- Keberlanjutan fiskal program bagi APBD Banten.
Evaluasi tersebut perlu dilakukan tanpa menghilangkan tujuan utama program, yaitu memperluas akses sekolah bagi anak-anak Banten.
Program Juga Diperluas ke Madrasah Aliyah
Pada 2026, Pemprov Banten memperluas jangkauan program ke pendidikan berbasis keagamaan.
Andra Soni sebelumnya menyebut kuota untuk Madrasah Aliyah swasta mencapai sekitar 10 ribu siswa.
Perluasan tersebut membuat skala pengelolaan program semakin besar. Artinya, sistem pembiayaan, pengawasan, verifikasi, dan pengukuran mutu juga harus mampu mengikuti pertumbuhan jumlah sekolah dan siswa.
Keberhasilan Program Tidak Boleh Hanya Dilihat dari Jumlah Peserta
Program pendidikan berskala besar sering mudah dinilai berdasarkan jumlah sekolah dan siswa yang terdaftar.
Namun, ukuran keberhasilan PSG seharusnya lebih luas. Pemerintah juga perlu melihat tingkat putus sekolah, kualitas pembelajaran, kondisi fasilitas, kepuasan siswa dan orang tua, kesejahteraan guru, hingga kesehatan keuangan sekolah.
Pendekatan tersebut akan memberikan gambaran apakah program benar-benar meningkatkan akses sekaligus kualitas pendidikan.
Perlu Ada Ruang Mendengar Sekolah Swasta
DPRD menilai sekolah yang menghadapi kesulitan harus didengar karena merekalah yang menjalankan program secara langsung.
Dialog dengan pengelola sekolah dapat membantu pemerintah mengetahui masalah yang mungkin tidak terlihat melalui laporan administratif.
Misalnya, jumlah bantuan mungkin terlihat cukup secara rata-rata, tetapi sekolah kejuruan tertentu mempunyai kebutuhan praktik yang jauh lebih mahal dibandingkan sekolah umum.
Situasi seperti ini membuat fleksibilitas desain kebijakan menjadi penting.
Program Tetap Punya Dampak Positif
Munculnya kebutuhan evaluasi tidak menghilangkan dampak positif PSG. Beberapa sekolah justru mengalami pertumbuhan jumlah siswa dan mendapatkan kepastian pembiayaan.
SMK Nurul Huda di Kabupaten Serang, misalnya, melaporkan penerimaan siswa pada tahun ajaran 2026/2027 meningkat menjadi 14 rombongan belajar, dari biasanya sekitar delapan sampai sebelas rombel.
Contoh ini menunjukkan program mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap sekolah swasta apabila implementasinya cocok dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat sekitar.
Tantangannya Adalah Membuat Program Berkelanjutan
masa depan Program Sekolah Gratis Banten bergantung pada kemampuan Pemprov memperbaiki kelemahan tanpa menghilangkan manfaat yang sudah dirasakan.
Skema bantuan harus cukup untuk menjaga sekolah tetap beroperasi sehat, tetapi juga harus sesuai kemampuan fiskal daerah. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar menghasilkan layanan pendidikan yang berkualitas.
Keseimbangan inilah yang dimaksud DPRD ketika menekankan program harus gratis bagi masyarakat, sehat bagi sekolah, dan berkelanjutan bagi pemerintah.
Isu Sekolah Gratis Banten Dievaluasi menguat setelah enam sekolah swasta dilaporkan mundur dari program. Komisi V DPRD Banten meminta Pemprov menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi serius terhadap formula pembiayaan, biaya operasional, distribusi siswa, serta keberlanjutan sekolah mitra.
Program sendiri tetap dinilai mempunyai tujuan penting dan di sejumlah sekolah berhasil meningkatkan jumlah siswa. Pemprov juga sejak awal sudah menyatakan PSG akan dievaluasi secara berkala agar tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi memastikan mutu sekolah tetap terjaga. Dengan evaluasi yang berbasis kondisi nyata setiap sekolah, program dapat diperbaiki tanpa meninggalkan tujuan utamanya membantu anak-anak Banten memperoleh pendidikan yang layak.
FAQ
Mengapa Sekolah Gratis Banten dievaluasi?
Evaluasi kembali menjadi sorotan setelah enam sekolah swasta dilaporkan mundur dari program. DPRD meminta Pemprov memeriksa pembiayaan, kebutuhan operasional, serta distribusi siswa.
Berapa sekolah yang mundur dari Program Sekolah Gratis Banten?
Laporan terbaru menyebut enam sekolah swasta mengundurkan diri dari program.
Apa masalah utama yang disorot DPRD Banten?
Salah satu sorotan utama adalah formula biaya operasional yang dinilai perlu mempertimbangkan kebutuhan berbeda setiap sekolah, termasuk gaji, listrik, fasilitas, dan kegiatan pembelajaran.
Apakah Program Sekolah Gratis Banten dihentikan?
Tidak ada informasi bahwa program dihentikan. Pemprov justru terus menjalankannya dan sejak awal menyatakan pelaksanaan akan dievaluasi agar semakin efektif serta berkualitas.
Apakah program ini berdampak positif bagi sekolah swasta?
Ya, dampaknya berbeda-beda. Beberapa sekolah melaporkan peningkatan signifikan jumlah siswa setelah mengikuti PSG, seperti SMA PGRI 56 Ciputat dan SMK PGRI Pandeglang.
About the Author
